Latest Posts

Stafsus ATR/BPN Rezka Okto : Pendaftaran Tanah Ulayat Riau Jadi Prioritas

Wed, 29 Apr 2026 12:40:56 +0700

PELALAWAN, RAJA RIAU- Pemerintah Kabupaten Pelalawan provinsi Riau mulai mendorong percepatan legalitas tanah ulayat. Kegiatan yang digelar oleh Badan Pertanahan Nasional bersama Kementerian ATR/BPN tersebut berlangsung di Auditorium Lantai III Kantor Bupati Pelalawan dan diikuti para camat, kepala desa, batin, serta pemangku adat.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., menyampaikan Kementerian ATR/BPN melalui program pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat serta menjaga warisan leluhur agar tetap lestari dan terlindungi secara hukum.

"Program pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat adat,"kata nya saat memberikan sambutan sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Auditorium Lantai III kantor Bupati Pelalawan, Selasa 28 April 2026.

Ia juga menjelaskan, program ini bukan untuk mengambil alih tanah ulayat menjadi milik negara, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap tanah adat yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat.

Melalui pendaftaran, tanah ulayat memperoleh kepastian hukum, terlindungi dari sengketa dan pengambilalihan sepihak, serta dapat diwariskan dengan lebih aman kepada generasi mendatang dan pendaftaran tanah ulayat juga menjadi bentuk sinergi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat," ungkapnya.

Dikatakan Rezka, namun demikian pendaftaran ini bersifat hak, bukan kewajiban, sehingga keputusan tetap berada di tangan masyarakat hukum adat dan oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, hingga masyarakat hukum adat itu sendiri, agar perlindungan tanah ulayat dan kesejahteraan masyarakat adat, khususnya di Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Pelalawan dapat terus terjaga,"sebutnya.
Ia juga menyebutkan, Provinsi Riau masuk dalam delapan wilayah prioritas nasional pada tahun 2026, dengan Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu fokus pelaksanaan program.

Perlu kami tegaskan, tidak ada niat negara mengambil alih tanah ulayat. Justru pendaftaran ini untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada masyarakat adat.

“Kami berharap forum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk untuk menggali informasi bagi tanah ulayat yang belum masuk dalam data indikatif,”harapnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terinventarisasi sebanyak tujuh bidang obyek tanah ulayat yang berada di Kabupaten Pelalawan sebagai bagian dari langkah awal pendataan.

Ia menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi merupakan tahapan awal dalam proses pengadministrasian tanah ulayat yang akan terus berlanjut secara bertahap dan berkelanjutan,"ucapnya.

Diri nya mengatakan,hal ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang dimiliki. Pada kesempatan tersebut, iajuga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan atas dukungan serta kolaborasi yang telah terjalin dengan baik dalam menyukseskan kegiatan ini.

Ke depan, sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya dapat semakin diperkuat, sehingga pelaksanaan program pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan dan meminimalisir potensi konflik di masa mendatang,"harapnya.

Bupati Pelalawan Zukri Misran, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN.

Menurut nya, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pemerintah daerah, pemangku adat, maupun masyarakat terkait keberadaan dan pengelolaan tanah ulayat.

Ia menilai sosialisasi ini tidak hanya menambah pengetahuan mengenai aspek administrasi dan legalitas tanah ulayat, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menjawab berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dihadapi di Kabupaten Pelalawan dan dengan adanya pengadministrasian yang lebih tertib dan terarah, diharapkan berbagai potensi sengketa maupun permasalahan pertanahan dapat diminimalisir, sehingga tata kelola pertanahan di daerah dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,"ujarnya.

Bupati juga menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah awal membangun pemahaman yang utuh terkait tata kelola dan pendaftaran tanah ulayat di daerah.

“Melalui forum ini, kita ingin semua pihak memahami apa yang harus dilakukan agar tanah ulayat tetap terjaga, bisa diwariskan, sekaligus memiliki kepastian hukum,” ujarnya,seperti yang dikutip media center Riau.

Menurutnya, penertiban administrasi pertanahan bukan sekadar urusan dokumen, tetapi menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Dengan legalitas yang jelas, tanah ulayat dinilai memiliki nilai perlindungan sekaligus potensi ekonomi yang lebih besar.

“Ketika ada kepastian hukum, masyarakat adat akan lebih terlindungi dan punya peluang memanfaatkan potensi tanahnya secara optimal,” jelasnya.

Zukri juga mendorong para datuk, batin, dan pemangku adat untuk aktif memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang diskusi terbuka. Ia menilai, berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dihadapi dapat dicari jalan keluarnya melalui dialog langsung dengan pemerintah.

“Ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan anak kemenakan kita. Tanah ulayat harus tetap terjaga dan memberi manfaat yang lebih baik ke depan,”ungkapnya.

Tampak hadir dalam acara sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Slameto Dwi Martono, Kepala BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra, unsur LAM Riau, Forkopimda Pelalawan, serta para kepala desa dan camat se-Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan tersebut ditutup dengan pemberian Sertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang diserahkan langsung oleh Staf Khusus Menteri Rezka Oktoberia. (van)

MANTAP! Lapas Kelas II A Pekanbaru Tegaskan Komitmen Zero Halinar

Sun, 26 Apr 2026 12:54:00 +0700

PEKANBARU, RAJARIAU- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru kembali menegaskan komitmennya, dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas.

Ini ditunjukkan melalui partisipasi dalam Apel Ikrar Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba) serta deklarasi bersama yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau, Selasa (21/04/2026) pekan lalu.

Acara ini dipusatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, dipimpin langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar menjelaskan, apel ikrar tersebut menjadi bentuk nyata komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan, dalam memberantas peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik pungli di dalam lapas dan rutan.

"Dalam kegiatan kami ini juga diiringi penandatanganan deklarasi bersama sebagai simbol tekad kolektif menjaga integritas," tegas Maizar kepada wartawan.

Sekadar gambaran, dalam kegiatan itu hadir Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, bersama jajaran pejabat struktural, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau, unsur Forkopimda, mulai Kapolsek Rumbai Barat, Danramil 0301-08 Rumbai Barat, dan Kepala BNN Kota Pekanbaru.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret yang harus dijalankan secara konsisten.

“Ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan pungutan liar. Komitmen ini harus terus dijaga dan diimplementasikan,” sebutnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula pemusnahan barang bukti hasil razia, berupa barang-barang terlarang yang diamankan dari dalam Lapas dan Rutan.

Langkah ini menjadi simbol keseriusan dalam memutus rantai peredaran barang ilegal, di lingkungan pemasyarakatan.

Lapas Kelas IIA Pekanbaru melalui kegiatan ini menegaskan komitmen tinggi, untuk terus memperkuat sinergi antarinstansi, meningkatkan integritas petugas.

Termasuk juga mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, akuntabel dan transparan. (van)

PHRI Riau Tegaskan Biaya Perpisahan Sekolah di Hotel Rp 60- 100 Ribu

Thu, 16 Apr 2026 16:25:23 +0700

PEKANBARU, RAJARIAU— Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau merespons imbauan pemerintaH (Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau), terkait larangan penyelenggaraan acara perpisahan pelajar secara berlebihan di hotel.

Ketua PHRI Riau Ir.Nofrizal MM menegaskan bahwa biaya perpisahan di hotel tidak semahal yang selama ini dipersepsikan masyarakat. Ia menyebut, pihaknya telah meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“PHRI Riau siap berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk mengakomodasi kegiatan kemasyarakatan di bidang pendidikan seperti perpisahan, halal bihalal, maupun pertemuan dengan harga terjangkau,” ujar Nofrizal, Rabu (16/4/2026).

Menurutnya, hotel-hotel di Riau telah menyiapkan paket khusus untuk kegiatan perpisahan pelajar dengan harga yang relatif murah. Kisaran biaya per siswa disebut berada di angka Rp60 ribu hingga Rp100 ribu, tergantung pada klasifikasi hotel.

Untuk hotel berbintang, biaya berkisar Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per siswa. Sementara hotel kelas menengah dapat menawarkan paket di bawah Rp60 ribu, biasanya dalam bentuk konsumsi nasi kotak.

Nofrizal juga menjelaskan, penyelenggaraan acara di hotel justru dapat menekan biaya lain, seperti sewa tenda, sound system, dan perlengkapan tambahan, karena fasilitas tersebut umumnya sudah tersedia.

Ia menekankan, PHRI tidak memaksakan agar kegiatan perpisahan harus dilaksanakan di hotel. Namun, pihaknya berharap masyarakat tidak membangun persepsi bahwa biaya hotel selalu mahal.

“Kami tidak memaksa, tetapi jangan sampai hotel dijadikan kambing hitam. Perlu ada pemahaman bahwa biaya di hotel juga bisa terjangkau,” tegasnya.

PHRI Riau, lanjut Nofrizal, sepakat dengan kebijakan pemerintah yang melarang perpisahan secara berlebihan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan sekolah dalam mengatur kegiatan siswa. (van)

Ketua Komisi I DPRD Tegaskan Bank Harus Bertanggungjawab, Kasus Ratusan Juta Uang Tabungan Nasabah CIMB Lenyap

Thu, 16 Apr 2026 15:30:00 +0700

PEKANBARU, RAJARIAU- Kalangan DPRD Pekanbaru merespon kasus yang menimpa masyarakat Kota Pekanbaru, yang uang tabungannya hilang di CIMB Niaga Pekanbaru.

Diketahui, nasabah Bank CIMB Niaga Pekanbaru bernama Bala Chandra, mengaku uang tabungan perusahaannya, PT Patria Riau Jaya Perkasa, hilang alias dibobol Rp 250 juta.

Dia menduga kuat ini ransaksi mencurigakan, padahal pihaknya tak pernah melakukan penarikan. Beberapa kali dipertanyakan ke pihak Bank, namun mereka terkesan tidak mau bertanggungjawab.

Menanggapi keluhan masyarakat Kota Pekanbaru ini, Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE SH MH meminta, agar pihak bank harus bertanggung jawab atas kehilangan uang tabungan nasabah yang tidak wajar.

Sebab sepengetahuannya, keamanan tabungan nasabah di bank selama ini sangat kuat. Tidak mudah dibobol.

Apalagi sistem keamanan Bank sangat ketat, dan tidak sembarangan bisa bisa diretas oleh pihak manapun.

"Kejadian Ini sangat memalukan. Kok bisa hilang uang tabungan nasabah. Pastinya ini menjadi preseden buruk. Pihak bank harusnya mengganti kerugian ini, bertanggungjawab lah," tegas Robin Eduar kepada wartawan, Kamis (16/4).

Politisi senior PDI-P ini menilai, langkah persuasif yang dilakukan nasabah ke pihak bank sebenarnya sudah tepat.

Harusnya manajemen bank memberikan jawaban pasti, lalu berjanji mengganti uang nasabah yang hilang, dengan bukti-bukti yang ada.
"Kami sarankan, sebelum dibawa ke ranah hukum, bank harus bertanggungjawab. Karena apapun itu, jika ada kesalahan, pasti ketahuan dengan sistem yang ada," terangnya.

Sebelumnya, Branch Manager CIMB Niaga Pekanbaru Reny menjelaskan, pihaknya menyampaikan tanggapan resmi atas kasus tersebut:
Kami telah berkomunikasi dengan nasabah di Pekanbaru untuk menindaklanjuti ketidaknyamanan yang dialami.
- ?Kami selalu menjunjung tinggi komitmen dan pelayanan yang berkualitas untuk menjaga kepercayaan nasabah sesuai peraturan yang berlaku, dan menerapkan tata kelola usaha yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional.
- Kami senantiasa menghimbau kepada seluruh nasabah untuk selalu menjaga keamanan dalam bertransaksi di platform digital dengan mengakses layanan Bank melalui platform resmi seperti OCTOBIZ melalui link http://www.octobiz.co.id/, menjaga kerahasiaan kredensial, dan memastikan penggunaannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kasus yang dialami Bala Chandra ini, sangat disayangkan, apalagi dugaan adanya kelemahan sistem keamanan bank, yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Kepada wartawan Bala Chandra Rabu (15/4) menceritakan, kasus ini terjadi pada 29 Januari 2026, ketika tiba-tiba muncul notifikasi transaksi di Ponsel anak nasabah, yang berperan sebagai pemegang otorisasi (approval).

Dalam waktu singkat, terdapat sejumlah notifikasi transaksi yang masuk secara beruntun.Di mana sebagian transaksi dinyatakan gagal, dan satu transaksi dinyatakan berhasil.

Chandra menjelaskan, seluruh transaksi tersebut bukan dilakukan oleh dirinya, maupun anggota keluarganya. Menyadari adanya kejanggalan, pihak keluarga segera menghubungi pihak bank, melalui layanan pelanggan serta mendatangi kantor Bank CIMB Niaga Pekanbaru, untuk membuat laporan resmi.

“Karenanya, kami langsung melaporkan kejadian ini ke bank pada hari berikutnya, dan membuat pengaduan resmi. Namun hingga 25 Februari, tidak ada perkembangan yang jelas,” terangnya.

Hanya saja pihaknya tak kunjung mendapatkan kepastian. Kemudian dia mengirimkan surat resmi berisi kronologi kejadian lengkap, pada 25 Februari. Pihak bank merespons pada 27 Februari.

Namun jawaban yang diberikan pihak bank, dinilai tidak memuaskan karena hanya menyatakan bahwa transaksi tersebut tergolong “secure” tanpa menjelaskan siapa pelaku, maupun detail teknis transaksi.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, nasabah kembali mengajukan sanggahan pada 6 Maret. Dalam sanggahan itu, nasabah meminta data pendukung seperti log akses, alamat IP, serta perangkat yang digunakan untuk melakukan transaksi, guna membuktikan keabsahan transaksi tersebut.

Namun, menurut Chandra, pihak bank kembali memberikan jawaban serupa, tanpa menyertakan data yang diminta.

Nasabah pun melayangkan sanggahan ketiga, dan menilai pihak bank belum memberikan penjelasan yang transparan. Hingga saat ini, nasabah mengaku belum menerima jawaban yang memadai.

Atas kelalaian ini, Chandra sangat menyayangkan dugaan adanya kelemahan sistem keamanan bank, yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Seharusnya bank sebagai penyedia layanan keuangan, bertanggung jawab melindungi dana nasabah. Bukan justru membebankan kerugian kepada nasabah.

“Jika transaksi tidak dilakukan melalui perangkat kami, seharusnya itu menjadi indikasi bahwa bukan kami pelakunya. Kenapa kami yang harus menanggung kerugian?” tegasnya.

PHRI Riau Gelar Halal bi Halal dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026

Thu, 16 Apr 2026 14:30:00 +0700

PEKANBARU, RAJARIAU- Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI) Provinsi Riau, sukses menggelar acara halal bi halal di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru, Rabu (15/4/2026).

Dalam acara tersebut juga diisi dengan sosialisasi dari Badan Pusat Statistik,untuk menyampaikan tentang sensus ekonomi 2026.

Pelaksanaan acara berlangsung dengan khidmat, yang dihadiri langsung Ketua PHRI Provinsi Riau Ir Nofrizal MM dan jajaran pengurus , Kadis Pariwisata Riau Tekat Perbatas Setia Dewa, Kepala BPS, Dr Asep Riyadi, Dir PAMOBVIT Polda Riau, Kombes Pol.Suhermsn Zein,perwakilan pihak SMK di Riau, Asosiasi Pariwisata, serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia.

Kadis Pariwisata Riau Tekat Perbatas Setia Dewa mengapresiasi kegiatan halal bi halal PHRI ini, apalagi ada sosialisasi tentang sensus ekonomi.
Tentunya ini menjadi ajang dalam meningkatkan silaturahmi, serta meningkatkan kolaborasi pariwisata di Riau.
"Pastinya kita di Dinas Pariwisata tetap komit meningkatkan pariwisata di Bumi Lancang Kuning ini. Bahkan kita membuat sosialisasi pariwisata di Riau,dengan sistem digitalisasi yang nantinya bisa diketahui semua masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional," paparnya.

Selain itu, Dinas Pariwisata Riau akan melibatkan hotel-hotel dalam rangka penayangan sosialisasi profil pariwisata di Provinsi Riau.

Sementara itu, Ketua PHRI Riau Ir Nofrizal, MM menjelaskan, kegiatan halal bi halal serta sosialisasi sensus ekonomi ini, untuk memperkuat serta membangun semangat kolaborasi pelaku usaha perhotelan dan restoran, dengan pemerintah dan aparat keamanan.

"Jadi bukan saja meningkatkan silahturahim saja. Tapi bersinergi dalam membangun pariwisata Riau. kita berharap kepada pelaku usaha restoran dan perhotelan dapat memahami pentingnya partisipasi sensus ekonomi di tahun 2026,” pinta Nofrizal.

Selanjutnya, Kepala BPS Dr Asep Riyadi menyampaikan, sensus ekonomi tersebut merupakan langkah strategis, berperan krusial mendukung transisi ekonomi Indonesia. Khususnya menuju ekonomi hijau dan digital.
Dengan mendata seluruh unit usaha, sensus ini memetakan kapasitas industri ramah lingkungan, ekonomi kreatif, dan sinkronisasi.

"Ini semata-mata untuk kebijakan pembangunan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” akunya. (van).

Jawaban CIMB Niaga Terkait Uang Tabungan Nasbah Raib Ratusan Juta

Wed, 15 Apr 2026 20:30:00 +0700

PEKANBARU, RAJARIAU- Manajemen Bank CIMB Niaga Pekanbaru, akhirnya merespon ikhwal nasabah Bank CIMB Niaga Pekanbaru bernama Bala Chandra, yang uang tabungan perusahaannya, PT Patria Riau Jaya Perkasa, hilang alias dibobol Rp 250 juta.

Branch Manager CIMB Niaga Pekanbaru Reny menjelaskan, pihaknya menyampaikan tanggapan resmi atas kasus tersebut:
Kami telah berkomunikasi dengan nasabah di Pekanbaru untuk menindaklanjuti ketidaknyamanan yang dialami.
- ?Kami selalu menjunjung tinggi komitmen dan pelayanan yang berkualitas untuk menjaga kepercayaan nasabah sesuai peraturan yang berlaku, dan menerapkan tata kelola usaha yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional.
- Kami senantiasa menghimbau kepada seluruh nasabah untuk selalu menjaga keamanan dalam bertransaksi di platform digital dengan mengakses layanan Bank melalui platform resmi seperti OCTOBIZ melalui link http://www.octobiz.co.id/, menjaga kerahasiaan kredensial, dan memastikan penggunaannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kasus yang dialami Bala Chandra ini, sangat disayangkan, apalagi dugaan adanya kelemahan sistem keamanan bank, yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Dalam waktu singkat, terdapat sejumlah notifikasi transaksi yang masuk secara beruntun.Di mana sebagian transaksi dinyatakan gagal, dan satu transaksi dinyatakan berhasil.

"Karenanya, kami langsung melaporkan kejadian ini ke bank pada hari berikutnya, dan membuat pengaduan resmi. Namun hingga 25 Februari, tidak ada perkembangan yang jelas,” terangnya.

Hanya saja pihaknya tak kunjung mendapatkan kepastian. Kemudian dia mengirimkan surat resmi berisi kronologi kejadian lengkap, pada 25 Februari. Pihak bank merespons pada 27 Februari.

Namun, menurut Chandra, pihak bank kembali memberikan jawaban serupa, tanpa menyertakan data yang diminta.

Nasabah pun melayangkan sanggahan ketiga, dan menilai pihak bank belum memberikan penjelasan yang transparan. Hingga saat ini, nasabah mengaku belum menerima jawaban yang memadai.

Atas kelalaian ini, Chandra sangat menyayangkan dugaan adanya kelemahan sistem keamanan bank, yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Seharusnya bank sebagai penyedia layanan keuangan, bertanggung jawab melindungi dana nasabah. Bukan justru membebankan kerugian kepada nasabah.

“Jika transaksi tidak dilakukan melalui perangkat kami, seharusnya itu menjadi indikasi bahwa bukan kami pelakunya. Kenapa kami yang harus menanggung kerugian?” tegasnya.

GAWAT! Ratusan Juta Uang Tabungan Nasabah Bank CIMB Niaga Pekanbaru Hilang

Wed, 15 Apr 2026 17:00:00 +0700

PEKANBARU, RAJARIAU- Masyarakat kini patut waspada nyimpan uang di bank. Sebab, kejahatan perbankan terus mengintai.

Buktinya, nasabah Bank CIMB Niaga Pekanbaru bernama Bala Chandra, mengaku uang tabungan perusahaannya, PT Patria Riau Jaya Perkasa, hilang alias dibobol Rp 250 juta.

Dia menduga kuat ini ransaksi mencurigakan, padahal pihaknya tak pernah melakukan penarikan.